Perpustakaan Universitas Andalas | Melayani Kebutuhan Ilmu dengan Segenap Usaha :: OPAC

Koleksi Kembali

Klik di sini untuk Pencarian Spesifik

Ditemukan 714 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Negara"

Saat ini anda berada pada halaman 13 dari total 18 halaman

Permintaan membutuhkan 0.62417 detik untuk selesai

Halaman Pertama Sebelumnya 11 12 13 14 15 Berikutnya Halaman Akhir

Gagasan penaganan perkara pengaduan konstitusional( Constitusi Complaint) oleh mahkamah konstitusidi i Indonesia.

Pengarang : Ilham Kurniawan

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah di kecamatan pauh kota Padang.

Pengarang : SYAMSUARDI

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyadapan ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan dilihat dari segi perspektif hak asasi manusia (HAM).

Pengarang : Ridha Wulan Suci

Detail Cantuman XML Detail

Hubungan badan pemeriksaan keuangan dengan lembaga perwakilan rakyat dalam hal pertanggung jawaban pemeriksaan keuangan negara.

Pengarang : Regina Sarah

Detail Cantuman XML Detail

Pelasanaan jamsostek pada PT.Semen Padang (Persero) serta Pengawasannya oleh dinas sosial dan tenaga kerja kota Padang.

Pengarang : Nandy Idaman Metra

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi legisasi presiden setelah perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia.

Pengarang : Sri Rahmadani

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan dan pengaturan pemerntahan nagari serta hubungannya dengan pemerintahan kabupaten di Sumatera Barat.

Pengarang : Diki Pratama

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi komisi pemilihan umum kapupaten/kota dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih serta sosialisasi pemilu dalam pemilu kepala daerah ditinjau dari undang-undang no 10 tahun 2008.

Pengarang : Yogi maron

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayahKecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 (studi Kasus di kantor Camat Padang Barat).

Pengarang : Nessia

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam pengisian Hakim Kontitusi.

Pengarang : Heriska Putri Armelia

Detail Cantuman XML Detail

Eksistensi dewan pertimbangan presiden sebagai pembantu tugas kepresidenan.

Pengarang : Suci Prima Lestari

Detail Cantuman XML Detail

Efektifitas pelaksanaan kewenangan badan kehormatan DPRD dalam penegakan kode etik DPRD.

Pengarang : Rikadus Sihura - Rikardus Sihura

Detail Cantuman XML Detail

Efektifitas pelaksanan putusan putusan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Pengarang : Oki Saputra

Detail Cantuman XML Detail

Pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya karena melanggar sumpah/janji dan /atau tidak melaksanakan kewajiban menurut undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pengarang : Alvid Raymon

Detail Cantuman XML Detail

Bunga rampai pengawasan (Kumpulan tulisan dr Gandhi 1971-2005)

Pengarang : GANDHI

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Administrasi Negara

Pengarang : S. Prajudi Atmosudirdjo

Detail Cantuman XML Detail

Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Pengarang : Sri Soemantri

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Jasa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Terkait Upaya Pemulihan Dan Penyelamatan Kekayaan Negara(Jaksa Pengacara Negara Pada Tahun 2011 Di Kejaksaan Tinggi Riau)

Pengarang : IKA Sethianingrum

Detail Cantuman XML Detail

Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dalam Korelasinya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaan Teori Kedaulatan Hukum

Pengarang : RIZKI Alimi

Detail Cantuman XML Detail

Pengaruh Perubahan Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hubungan Provinsi Dengan Kabupaten/Kota Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pengarang : RIDHO

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara(Sengketa Nomor 1/Skln-X/2012 Antara Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Komisi Independen Pemlihan (KIP) Aceh)

Pengarang : WESLY Altie Hasibuan

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Kewenangan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengarang : KARTIKA Sari

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dprd Kota Padang Dalam Mengoptimalisasikan Alokasi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung

Pengarang : ERIKSON Putra

Detail Cantuman XML Detail

Pengaturan Partai Politik Lokal Di Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintah Aceh Dan Keterkaitannya Dengan Partai Politik Menurut Undang- Undang No 2 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Pengarang : IBLANON Parosa

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Hubungan Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Rencana Di Kabupaten Kepaulauan Mentawai)

Pengarang : FRESY Delani Martin

Detail Cantuman XML Detail

Implementasi Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengarang : ULIH Adewisesa

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan Peraturan Mentri Dalam Negeri No 21 tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pengarang : RAHMADI Ikhsan Harza

Detail Cantuman XML Detail

Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pengarang : WAHYUDI Fallah

Detail Cantuman XML Detail

Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Terkait Dengan Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengarang : ALVIN Sahputra

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2009-2011Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pengarang : YUDI Prama Yasmir

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Didaerah Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pengarang : MUTIA Fadilla

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan /Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Di Indonesia

Pengarang : RENY Kusuma Wardani

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Rumah Sakit Umum Pasat Dr. Djamil Padang

Pengarang : DEWI Sri Husnul

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terhadap Masyarakat Berdasarkan Perwako No 11 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Kesehatan Yang Di jamin Pemerintah Kota Payakumbuh

Pengarang : MIRANTI

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Izin Usaha Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Kota Padang

Pengarang : ARDI Winata

Detail Cantuman XML Detail

Problematika Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Payakumbuh

Pengarang : KHAIRULI Amrina

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Perfilmaan Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Izin Usaha Perfilman

Pengarang : KENNORIS

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dari Aspek Ekonomis Terhadap Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Pada Pt. Sumatera Tropical Spices Di Kabupaten Padang Pariaman

Pengarang : NOVRI Ade Pratama

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Oleh Pt. Semen Padang

Pengarang : RANI Permata Sari

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Mengaeasi Perilaku Hakim

Pengarang : TRI Mutia

Detail Cantuman XML Detail

Halaman Pertama Sebelumnya 11 12 13 14 15 Berikutnya Halaman Akhir