Perpustakaan Universitas Andalas | Melayani Kebutuhan Ilmu dengan Segenap Usaha :: OPAC

Koleksi Kembali

Klik di sini untuk Pencarian Spesifik

Ditemukan 714 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Negara"

Saat ini anda berada pada halaman 14 dari total 18 halaman

Permintaan membutuhkan 1.38888 detik untuk selesai

Halaman Pertama Sebelumnya 11 12 13 14 15 Berikutnya Halaman Akhir

Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Polisi Pamong Praja Di Koata Pariaman

Pengarang : EGA Gusvan Perdana

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Tugas Inspektorat Dalam Rangka Pengawasan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Padang Pariaman Di Tinjau Dari Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2008

Pengarang : Rahmad Hidayat

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pengarang : HAFIZ Azzikri

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang partai Politik DiKota Padang

Pengarang : WAHYU Ilahi

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan Fraksi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang

Pengarang : DENISYA Susanti

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Goog Governace pada Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari Dalam Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

Pengarang : ADEK Pratiwi Irianto

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pengarang : ARIZA Dharma

Detail Cantuman XML Detail

Hubungan Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Perimbangan Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dan Pelaksanaannya Di Kabupaten Agam

Pengarang : ANDRI Afrianto

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Di Tinaju Dari Hukum Administrasi Negara

Pengarang : MERISKA Putri

Detail Cantuman XML Detail

Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pengarang : NOFRIANTO

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia atas Hak Ekonomi Sosial dan Budaya(EKOSOB)Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sumatera Barat

Pengarang : Hukum Tata Negara - NUHA Putri Fauziah

Detail Cantuman XML Detail

Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengarang : RANTI Suderly

Detail Cantuman XML Detail

Hubungan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pengarang : DWISA Floria

Detail Cantuman XML Detail

Aanlisis Ketentuan Threshold Dalam pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengarang : DEVY Yulanda

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasrkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Pengarang : SUCI Putri Marthalia

Detail Cantuman XML Detail

Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Studi tentang Rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pengarang : ARDIANSYAH

Detail Cantuman XML Detail

Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Periode 2008-2013)

Pengarang : ALWIS Prajabata

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia(UUD NRI) Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Pengarang : YOGI Setiawan

Detail Cantuman XML Detail

Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengarang : MUHAMMAD Afdhal Askar

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam melakukan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pengarang : STEFFY Made Putri

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan Nagari Kurai Limo Jorong Dalam Penyelesaian Pemerintahan Daerah Di Kota Bukittinggi

Pengarang : FIVY Okvita

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Menuru Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pengarang : HARAIF Yuhendra

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam pembentukan Peraturan Daerah kabupaten Dharmasraya Pada Tahun 2009-2011

Pengarang : ATEX Pranggono

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan Fraksi Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Sumatera Barat)

Pengarang : Hukum Tata Negara - VICKY Septian Rezki

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan Gubernur dalam Urusan Agama di Daerah

Pengarang : FERY Wijaya

Detail Cantuman XML Detail

Eksistensi Pemerintahan Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

Pengarang : ANDREAS Ronaldo

Detail Cantuman XML Detail

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antara Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 030/SKLN-lV/2006)

Pengarang : YUDHI Sudharma

Detail Cantuman XML Detail

Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan dan Penegakan Hak asasi Mnausia

Pengarang : INDRI Kemala Dewi

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi dewan perwakilan Rakyat Dalam pengankatan Duta Besar republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengarang : WINDA Rahayu Ersy

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia

Pengarang : EDO Aditya

Detail Cantuman XML Detail

Pengenyampingan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi

Pengarang : SABRI Hamri

Detail Cantuman XML Detail

Wewenang Komisi Kepolisian Nasional Dalam Reformasi Kepolisian Republik Indonesia

Pengarang : VEBBI Noviola

Detail Cantuman XML Detail

Peranan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Sebagai Alat Kontrol Terhadap Pelaksanaan Otonomi daerah

Pengarang : BANGUN Atmanda

Detail Cantuman XML Detail

Penambahan Norma (Positive Legislature) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang (Judical Review)

Pengarang : ASMARA Dewi

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Lembaga Pelayanan Publik

Pengarang : RIDHO Aldila

Detail Cantuman XML Detail

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17PUU Vl 2008 Terhadap Calon Kepala Daerah Yang Masih Menjabat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Barat

Pengarang : INDAH Permata Sari

Detail Cantuman XML Detail

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Studi Perbandingan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah)

Pengarang : RAILA Solantika

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan verifikasi Partai politik peserta Pemilu tingkat provinsi di Sumatera Barat dalam pemilihan umum periode 2009-2014

Pengarang : REINDY Rudagi

Detail Cantuman XML Detail

Kedududkan Kepala daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem pemerintahan Daerah di Indonesia

Pengarang : FERRY Kurniawan

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawah Nagari(BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari pada Nagari Pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

Pengarang : Widya Wulandari

Detail Cantuman XML Detail

Halaman Pertama Sebelumnya 11 12 13 14 15 Berikutnya Halaman Akhir