Perpustakaan Universitas Andalas | Melayani Kebutuhan Ilmu dengan Segenap Usaha :: OPAC

Koleksi Kembali

Klik di sini untuk Pencarian Spesifik

Ditemukan 225 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Hukum Tata Negara"

Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 6 halaman

Permintaan membutuhkan 0.15568 detik untuk selesai

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

Hukum Tata Negara Indonesia

Pengarang : Dasril Radjab

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Tata Negara Indonesia

Pengarang : Dasril Radjab

Detail Cantuman XML Detail

Ilmu Negara

Pengarang : Sjafri Sjam

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi dan tujuan partai politik serta hubungannya dengan pertumbuhan demokrasi menurut undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

Pengarang : Wahyudi Andriko

Detail Cantuman XML Detail

Suara Rakyat Hukum Tertinggi / Frans H. Winarta

Pengarang : FRANS H. Winarta

Detail Cantuman XML Detail

Penegakan kode etik anggota dewan perwakilan rakyat daerah oleh badan kehormatan dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Pengarang : Hari Satria Wahyudi

Detail Cantuman XML Detail

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Pengarang : Jimly Asshiddiqie

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Administrasi Negara

Pengarang : Ridwan Hr

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Administrasi Negara

Pengarang : Ridwan Hr

Detail Cantuman XML Detail

Penetapan Undang Undang Dasar Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia

Pengarang : J.C.T. Simorangkir

Detail Cantuman XML Detail

Pengantar Hukum tata Negara / Andi Mustari Pide

Pengarang : ANDI Mustari Pide

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Tata Negara Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia

Pengarang : B.HESTU Cipto Handoyo

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan gubernur propinsi jambi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peraturan daerah kabupaten/Kota Berdasarkan undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Pengarang : Leli Maslina

Detail Cantuman XML Detail

Pengawasan perilaku hakim oleh majelis kehormatan hakim dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia.

Pengarang : Ayu Yustisia

Detail Cantuman XML Detail

Sistem kepartaian dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pengarang : Bambang Firdaus

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan hak anggaran dewan perwkilan rakyat daerah kabupaten solok berdasarkan peraturan daerah nomor 16 tahun 2003 tentang anggraran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2004.

Pengarang : Saniarti.M

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi dan kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pembentukan undang-undang menurut UU No.27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD,Dan DPRD.

Pengarang : Agung Sahputra

Detail Cantuman XML Detail

Peran dan fungsi badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi sumatera barat dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera barat.

Pengarang : Dewi Gustin

Detail Cantuman XML Detail

Pengaturan fungsi dan peranan TNI-Polri setelah perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Pengarang : Puti Adelisa

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan komisi pemberantasan korupsi dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia sebagai lembaga negara bantu.

Pengarang : Rachmad sidharta Gani

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Tata Negara Indonesia

Pengarang : NI'MATUL Huda

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Tata Negara Sesudah Pemilihan Umum 1971

Pengarang : Mohammad Tolchah Mansoer

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Tata Negara Republik Indonesia

Pengarang : C.S.T. Kansil

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Pengarang : R.Wiyono

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Tata Hukum Negara Indonesia

Pengarang : Moh.Kusnardi

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (suatu perbandingaqn antara hukum nasional dengan hukum islam).

Pengarang : Andika Lucky Armando

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan kewewenangan badan pemusyawaratan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di nagari kampung pinang Lubuak Basung Kabupaten agam.

Pengarang : Edo Rianda

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara asing terkait tindak pidana terhadap warga negara asing terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah republik Indonesia.

Pengarang : Yudth Trisye Zoriko

Detail Cantuman XML Detail

Analisis terhadap penetapan calon terpilih dalam pemilu legislatif 2009.

Pengarang : Lorenza Indrayati

Detail Cantuman XML Detail

Kewenagan dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah dalam melaksanakan fungsi legislasi di Indonesia.

Pengarang : Reza Pahlevi Purba

Detail Cantuman XML Detail

Peran komisiKejaksaan dalam pengawasan kinerja kejaksaan.

Pengarang : Karlos Kriantadipa

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan hak manusia terhadap perempuan dalam pernikahan dibawah umur Studi di komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta.

Pengarang : Ruli Pasra Utama

Detail Cantuman XML Detail

Pengankatan dan pembererhentian menteri negara setelah berlakunya undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementrian negara.

Pengarang : Harry Kurniawan

Detail Cantuman XML Detail

Perbandingan negara hukum pancasila dengan negara hukum islam mewujudkan negara hukum yang demokratis di Indonesia.

Pengarang : Ade Kurniawan Putra

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksaan tugas dan tanggung jawab walikota Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan daerah pada periode 2005-2010.

Pengarang : Nia Hayati

Detail Cantuman XML Detail

Hubungan wewenang pemerintah kabupaten /Kota berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (studi terhadap pelaksanaan hubungan wewenang pemerintah kota Padang dengan pemerintah propinsi sumatera barat).

Pengarang : Andri Patria

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan wewenang komisi pemilihan umum kota Padang dalam penyelenggaraan pemilu walikota Padang tahun 2008.

Pengarang : Albert T.Revhenska

Detail Cantuman XML Detail

Gagasan penaganan perkara pengaduan konstitusional( Constitusi Complaint) oleh mahkamah konstitusidi i Indonesia.

Pengarang : Ilham Kurniawan

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah di kecamatan pauh kota Padang.

Pengarang : SYAMSUARDI

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyadapan ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan dilihat dari segi perspektif hak asasi manusia (HAM).

Pengarang : Ridha Wulan Suci

Detail Cantuman XML Detail

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir