Perpustakaan Universitas Andalas | Melayani Kebutuhan Ilmu dengan Segenap Usaha :: OPAC

Koleksi Kembali

Klik di sini untuk Pencarian Spesifik

Ditemukan 229 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Tata Negara"

Saat ini anda berada pada halaman 5 dari total 6 halaman

Permintaan membutuhkan 0.17576 detik untuk selesai

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengarang : RANTI Suderly

Detail Cantuman XML Detail

Hubungan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pengarang : DWISA Floria

Detail Cantuman XML Detail

Aanlisis Ketentuan Threshold Dalam pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengarang : DEVY Yulanda

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasrkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Pengarang : SUCI Putri Marthalia

Detail Cantuman XML Detail

Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Periode 2008-2013)

Pengarang : ALWIS Prajabata

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia(UUD NRI) Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Pengarang : YOGI Setiawan

Detail Cantuman XML Detail

Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengarang : MUHAMMAD Afdhal Askar

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam melakukan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pengarang : STEFFY Made Putri

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan Nagari Kurai Limo Jorong Dalam Penyelesaian Pemerintahan Daerah Di Kota Bukittinggi

Pengarang : FIVY Okvita

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Menuru Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pengarang : HARAIF Yuhendra

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam pembentukan Peraturan Daerah kabupaten Dharmasraya Pada Tahun 2009-2011

Pengarang : ATEX Pranggono

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan Fraksi Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Sumatera Barat)

Pengarang : Hukum Tata Negara - VICKY Septian Rezki

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan Gubernur dalam Urusan Agama di Daerah

Pengarang : FERY Wijaya

Detail Cantuman XML Detail

Eksistensi Pemerintahan Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

Pengarang : ANDREAS Ronaldo

Detail Cantuman XML Detail

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antara Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 030/SKLN-lV/2006)

Pengarang : YUDHI Sudharma

Detail Cantuman XML Detail

Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan dan Penegakan Hak asasi Mnausia

Pengarang : INDRI Kemala Dewi

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi dewan perwakilan Rakyat Dalam pengankatan Duta Besar republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengarang : WINDA Rahayu Ersy

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia

Pengarang : EDO Aditya

Detail Cantuman XML Detail

Pengenyampingan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi

Pengarang : SABRI Hamri

Detail Cantuman XML Detail

Wewenang Komisi Kepolisian Nasional Dalam Reformasi Kepolisian Republik Indonesia

Pengarang : VEBBI Noviola

Detail Cantuman XML Detail

Peranan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Sebagai Alat Kontrol Terhadap Pelaksanaan Otonomi daerah

Pengarang : BANGUN Atmanda

Detail Cantuman XML Detail

Penambahan Norma (Positive Legislature) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang (Judical Review)

Pengarang : ASMARA Dewi

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Lembaga Pelayanan Publik

Pengarang : RIDHO Aldila

Detail Cantuman XML Detail

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17PUU Vl 2008 Terhadap Calon Kepala Daerah Yang Masih Menjabat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Barat

Pengarang : INDAH Permata Sari

Detail Cantuman XML Detail

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Studi Perbandingan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah)

Pengarang : RAILA Solantika

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan verifikasi Partai politik peserta Pemilu tingkat provinsi di Sumatera Barat dalam pemilihan umum periode 2009-2014

Pengarang : REINDY Rudagi

Detail Cantuman XML Detail

Kedududkan Kepala daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem pemerintahan Daerah di Indonesia

Pengarang : FERRY Kurniawan

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawah Nagari(BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari pada Nagari Pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

Pengarang : Widya Wulandari

Detail Cantuman XML Detail

Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi Pada Sektor Pendidikan dalam Rangka Otonomi Daerah

Pengarang : ILHAM

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Pencalonan Kepala Daerah Dari Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pengarang : RIKI Endika Putra

Detail Cantuman XML Detail

Suatu Kajian Tentang Keabsahan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008 Jaksa Agung Nomor Kep033AJA62008 Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepala Penganut Anggota Dan Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)Dan Warga Masyarakat

Pengarang : M. Iqbal

Detail Cantuman XML Detail

Implikasi Hukum Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan Perkara Nomor 49 PUU lX 2011 Perihal Pengujian UU Mahkamah Konstitusi)

Pengarang : TAUFIK Kemal Hadju

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Dilahirkan Secara Nikah Sirri Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman

Pengarang : PIPI Susanti

Detail Cantuman XML Detail

Gagasan Penanganan Perkara Pertanyaan Konstitusional(Constitutional Question)Oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia Dalam rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Pengarang : DIAN Handayani Tambunan

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Peningkatan Profesionalisme Penyelenggara Pemerintah Daerah

Pengarang : VALERY Sundana

Detail Cantuman XML Detail

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 134 136 bis dan 137) Tentang Penghinaan Presiden Terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Pengarang : HARRYS

Detail Cantuman XML Detail

Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia Berkaitan Dengan Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pengarang : RIZKY Sanandra Fitri

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pengarang : MULYA Pratama

Detail Cantuman XML Detail

Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Pelanggaran Hukum Oleh Presiden dan Atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Taun 1945

Pengarang : LISDHANI Hamdan Siregar

Detail Cantuman XML Detail

Suatu Perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan

Pengarang : HADRIAN Habas

Detail Cantuman XML Detail

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir