Perpustakaan Universitas Andalas | Melayani Kebutuhan Ilmu dengan Segenap Usaha

Koleksi Kembali

Klik di sini untuk Pencarian Spesifik

Ditemukan 225 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Hukum Tata Negara"

Saat ini anda berada pada halaman 6 dari total 6 halaman

Permintaan membutuhkan 0.04639 detik untuk selesai

XML Result

Halaman Pertama Sebelumnya 6

Kewenangan Gubernur Dalam Mengkoordinisakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daearah Kabupaten/Kota

Pengarang : ISRA Mayeni

Detail Cantuman XML Detail

Implikasi Yuridis Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Mengenai Pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Legislatif

Pengarang : Adam Malik

Detail Cantuman XML Detail

Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Dari aspek Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pengarang : ABDUL Hadi

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Tugas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2009 dalam Pembenukan Undang-Undang

Pengarang : Rizky Jayuska

Detail Cantuman XML Detail

Perbandingan undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

Pengarang : RIONALDO Chandra

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan pemerintah pusat dalam pemberhentian Kepala Daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Pengarang : NURSYAH Wira

Detail Cantuman XML Detail

Hubungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan daerah yang diwakili menurut undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah

Pengarang : SITI Alivia Utari

Detail Cantuman XML Detail

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang periode 2009-2014 terhadap pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2007 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Pengarang : BIMA Putra Mokoginta

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota menurut kajian undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Pengarang : DWI Febriyani

Detail Cantuman XML Detail

Bentuk dan implikasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) terhadap kegiatan pemerintahan di daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (studi atas LPPD Walikota Padang)

Pengarang : HASBI Setiawan

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Pengarang : HENDRA Putra Pratama

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan sekretariat Daerah Kota Padang Sidempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Pengarang : AMIR Hud

Detail Cantuman XML Detail

Pemekaran Nagari menurut peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 5 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

Pengarang : RIKI Rianto

Detail Cantuman XML Detail

Sistem pemerintahan Presidensil setelah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pengarang : KHALID Akbar

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Pengarang : BOBBY Saputra

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi pemantau Pemilu Legislatif tahun 2009 berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengarang : NURSYAF Muharramsyah

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Pengarang : DINI Wahyuni

Detail Cantuman XML Detail

Tinjauan umum tentang bentuk-bentuk pelanggaran pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengarang : RIKO Mariyatno

Detail Cantuman XML Detail

Bahan Buku Teks : Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Praktek(Naskah Untuk Program Penulisan Buku Teks Perguruan Tinggi) / Otong Rosadi

Pengarang : OTONG Rosadi

Detail Cantuman XML Detail

Pengertian Tentang Negara Hukum / SUdargo. Gautama

Pengarang : SUDARGO.Gautama

Detail Cantuman XML Detail

Pengkajian Hukum Masalah Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara langsung / BPHN

Pengarang : Badan pembinaan hukum nasional

Detail Cantuman XML Detail

Pokok-Pokok Hukum Tata Negara : Pasca Reformasi

Pengarang : Jimly Asshiddiqie

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Tata Negara Sesudah Pemilihan Umum 1974

Pengarang : Mohammad Tolchah Mansoer

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Tata Negara Republik Indonesia : Pengertian Hukum Tata Negara Dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini

Pengarang : C.S.T Kansil - Christine S.T.Kansil

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Tata Negara : Teknik Perundang-Undangan

Pengarang : Soehino

Detail Cantuman XML Detail

Halaman Pertama Sebelumnya 6