Perpustakaan Universitas Andalas | Melayani Kebutuhan Ilmu dengan Segenap Usaha

Koleksi Kembali

Klik di sini untuk Pencarian Spesifik

Ditemukan 229 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Tata Negara"

Permintaan membutuhkan 0.8573 detik untuk selesai

XML Result

1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

Pemberhentian Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah (Studi : Aceng Fikri sebagai Bupati Garut)

Pengarang : Fatimah. B

Detail Cantuman XML Detail

Reformasi Hukum Tata Negara : Pasca Amandemen Uud 1945

Pengarang : Saldi Isra

Detail Cantuman XML Detail

Peradilan Dan Tata Negara Dalam Islam

Pengarang : Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Detail Cantuman XML Detail

Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pengarang : Yose Arizondra

Detail Cantuman XML Detail

Pemenuhan Hak Anak Disabilitas (Penyandang Cacat) untuk Mendapatkan Pendidikan Inklusif di Kota Padang

Pengarang : Ondrika Chandra

Detail Cantuman XML Detail

Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pengarang : Diana Fitri

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Seleksi Calon Hakim Agung

Pengarang : Risca Dianis

Detail Cantuman XML Detail

Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden dan/ atau Wakil Presiden Republik Indonesia Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengarang : Panji Satria Azril

Detail Cantuman XML Detail

Pengelolaan Kawasan Batam Melalui Badan Pengusahaan Batam Serta Kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Daerah Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Pengarang : Dean Lapadca Mirzah

Detail Cantuman XML Detail

Pembatasan Hak Prerogatif Presiden dalam Pembeerian Grasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pengarang : Ferra Irhansyah

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Studi Kasus Kota Bukittinggi)

Pengarang : Patricia Filenty

Detail Cantuman XML Detail

Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Penetapan dan Perlindungan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Indonesia

Pengarang : Roman Delas Manurung

Detail Cantuman XML Detail

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Pasal 16 Ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Pengarang : Een Laberma

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Ujian Nasional Sebagai Standar Mutu Pendidikan (Studi di Provinsi Sumatera Barat)

Pengarang : Anggi Jendriadi

Detail Cantuman XML Detail

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Pasal 50 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pengarang : Wafdah Zikra Yuniarsyah

Detail Cantuman XML Detail

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-X/2012 (Judicial Review terhadap Pasal 505 KUHP)

Pengarang : Debbi Agustio Pratama

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

Pengarang : Jeje Hendro Permada

Detail Cantuman XML Detail

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Padang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (Studi peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)

Pengarang : Herka Adi Parsa

Detail Cantuman XML Detail

Gagasan Konstitusional Calon Presiden Perseorangan

Pengarang : Riri Khairiah

Detail Cantuman XML Detail

Pemilihan Umum Serentak dalam Memperkuat Sistem Presidensil di Indonesia

Pengarang : Tito Oktri Rozli

Detail Cantuman XML Detail

Konstitusionalitas Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Pengarang : Oky Nasrul

Detail Cantuman XML Detail

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1999 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittingi dan Kabupaten Agam

Pengarang : Mohd. Irsyad

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pengarang : Adika Manggala Putra

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai Calon Kepala Daerah (Studi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012)

Pengarang : Rio Kurnia

Detail Cantuman XML Detail

Mekanisme Pemberhentian Wakil Bupati dalam Masa Jabatan dan Pengangkatan Penggantinya di Kabupaten Agam

Pengarang : Ilham Gema Azani

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 di Kabupaten Solok Selatan

Pengarang : Rivo Yolandra

Detail Cantuman XML Detail

Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14?PUU-XI/2013)

Pengarang : Fathihatun Nisa

Detail Cantuman XML Detail

Perubahan Undang-undang Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pengarang : Mentari Armei Linda

Detail Cantuman XML Detail

Pengaturan dan Pelaksanaan Calon Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013)

Pengarang : Ferly Adhya Syahputra

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Status Hukum Atas Setiap Peristiwa Kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Pengarang : Nopendra Edi

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan dan Jaminan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Hak Asasi Manusia)

Pengarang : Romi Hidayat

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

Pengarang : Mega Noviariza Putri

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi Program Legislasi Daerah dalam Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2009-2011

Pengarang : Iqbal Shalihin

Detail Cantuman XML Detail

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi di Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau

Pengarang : Armi Syofyan

Detail Cantuman XML Detail

Dualisme Kemenangan KPUD dan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Penentuan Kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Studi Pemilukada Bangkalan Madura Periode 2013-2018)

Pengarang : HENDRI

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Tata Negara Indonesia

Pengarang : Ni\'matul Huda

Detail Cantuman XML Detail

Hukum Tata Negara Indonesia

Pengarang : NI'MATUL Huda

Detail Cantuman XML Detail

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Padang Pariaman di Tinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Pengarang : Atmo Darminto

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Periode Tahun 2009-2014 (Studi Kasus DPRD Kabupaten Solok)

Pengarang : Nining septriani

Detail Cantuman XML Detail

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak Anak Jalanan dan Implementasinya di Kota Padang Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandnagan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan

Pengarang : Novita Anggraini

Detail Cantuman XML Detail

1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir